Posted on

Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undangundang merupakan
jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut.
Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika
masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua
perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern1 , karena
globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.
Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan
teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan
sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang
bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan Cyber Crime. Cyber
Crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan
komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa
teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan
dan diakses oleh pengguna internet.
Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan
tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data
yang otentik”.
Dengan demikian dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu
yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu
bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat
penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi
Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.
BAB II
PEMBAHASAN
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang
nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau
teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di
wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Asas dan tujuan
a. Asas
Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
b. Tujuan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

  1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
  2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
    kesejahteraan masyarakat;
  3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
  4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
    kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin
    dan bertanggung jawab; dan
  5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
    Teknologi Informasi.
    Konten
    Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi
    menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan
    pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi
    elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on
    eCommerce[1]dan UNCITRAL Model Law on eSignature[2]. Bagian ini dimaksudkan untuk
    mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna
    mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.
    Beberapa materi yang diatur, antara lain:
  6. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal
    6 UU ITE);
  7. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
  8. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
  9. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
  10. Perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara
    lain:
  11. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
    penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28,
    dan Pasal 29 UU ITE);
  12. akses ilegal (Pasal 30);
  13. intersepsi ilegal (Pasal 31);
  14. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
  15. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
  16. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);
    Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua
    institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI). Tim Unpad
    ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen
    Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar
    di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU
    Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan
    RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
    Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim
    yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga
    namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh
    DPR.
    Penegakan Hukum
    Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:
  17. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat
    Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai
    Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
  18. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse
    Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
  19. ID-CERT – Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai
    komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan
    oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)[15]
  20. ID-SIRTII/CC – Indonesia Security Incident Response Team on Internet
    Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia
    dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007
    dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di
    Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi
    lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan[16]
  21. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) – Komunitas yang diberikan hak mengelola
    domain .id.
    Pemblokiran Situs-Situs Internet
    Diawal tahun 2015, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam yang
    dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan
    Terorisme (BNPT). Namun tindakan ini, menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. BNPT
    merekomendasikan pemblokiran situs islam berdasarkan surat Nomror 149/K.BNPT/3/2015 tentang
    Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemenkominfo (Trust Positif). Deputi Penindakan dan




  1. Bhat (2008; dalam Sylmia, 2012) dalam Australian Journal of Guidance
Gravatar Image
Situs ini berisi penyedia layanan Download Template Desain Grafis secara Gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *